jokowi

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mencita-citakan Indonesia untuk kembali menjadi bangsa pelaut seperti nenek moyangnya. Cita-cita ini tercermin dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 1953.

Ketika itu Presiden soekarno berkata,

“… Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya.., bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, Bukan! Tetapi bangsa laut dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”

Penggalan pidato itu jelas menegaskan dua hal. Pertama, dorongan kuat agar bangsa Indonesia mampu mandiri mengelola kekayaan lautnya. Kedua, bangsa Indonesia harus menguasai teknologi di bidang kemaritiman untuk menopang tujuan tersebut.

Menilik sejarah, dua kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara yaitu Sriwijaya dan Majapahit, membangun diri sebagai kekuatan maritim yang kuat. Kedua kerajaan ini mampu mengelola sumber daya pertanian, mengembangkan pendidikan, teknologi dan budaya dengan orientasi kelautan.

Melihat kenyataan bahwa Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan dan terdiri dari 18 ribu pulau yang membentang dari sabang sampai merauke menjadikan Indonesia lahir sebagai negara maritim. Selain itu, posisi silang diantara dua samudera dan dua benua menjadikan indonesia mempunyai posisi strategis di dunia internasional. Karena sangat pentingnya posisi Indonesia, sampai-sampai Tan Malaka berkata, “Kalau suatu negara seperti Amerika mau menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia terlebih dahulu untuk sendi kekuasaan”.

Sudah 69 tahun merdeka, mimpi para founding fathers tersebut belum juga menjadi kenyataan akibat sekian lama orientasi kebijakan yang cenderung mengikuti nalar daratan dan meninggalkan identitas lautan. Kini, pemerintahan yang baru hasil pemilu 2014 kembali mengusung visi maritim yang pernah dicita-citakan oleh founding fathers.

Pemerintahan Jokowi-JK mengusung visi-misi yang sangat berorientasi pada aspek maritim. Visi Jokowi JK adalah Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan berlandaskan negara hukum
Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk mewujudkan misinya tersebut Jokowi-JK merumuskan dalam 3 Trisakti yakni Berdaulat di bidang politik, Berdikari ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun untuk janji program nyata yang akan dilaksanakan terutama dalam menunjang visi berdikari ekonomi dalam sektor maritim adalah sebagai berikut : point ke (19) Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana transportasi laut yang aman, efisien dan nyaman (20) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia (21) Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau terisolasi (22) Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan Belawan, tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Makasar dan Sorong sebagai Hub Port berkelas internasional ,(23) Membangun dryport, (26) Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sitem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat, (34) Bertambahnya kapal domestik (35) Peningkatan jumlah pelabuhan kontainer (10 unit).

Untuk konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia Jokowi-JK menjadikan proyek tol laut sebagai proyek unggulan. Tol laut bukanlah jalan tol yang dibangun diatas laut atau di bawah laut. Menurut Tim ahli ekonomi Jokowi-JK (dalam Kompas.com) , Tol laut adalah jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Akan ada kapal rutin berlayar dari Sumatera ke Papua dan kembali. Kalau jadwal teratur maka sistem transportasi laut bisa efisien. Saat ini sistem transportasi laut khususnya untuk barang masih jauh dari apa yang dibayangkan. Tidak ada jadwal kapal berangkat, tiba dan penurunan barang secara pasti. Ini menyebabkan biaya logistik di Indonesia cenderung mahal. Pada tahun 2013, biaya logistik Indonesia mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara pada tahun 2011 mencapai 24,6 % dari PDB. Jelas sangat tidak efisien dan hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sebesar 8 persen, Malaysia 13 persen. Thailand 20 persen dan bahkan jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 25 persen PDB.

Presiden Jokowi mengembangkan tol laut yang berasal dari konsep pendulum Nusantara yang digagas oleh Pelindo II. Bedanya, pendulum nusantara tak menggunakan dua hub internasional dan 16 pelabuhan pengumpul. Konsep Pelindo itu hanya menekankan pada enam pelabuhan semata. Dirut Pelindo II, RJ Lino (dalam okezone.com), mengakui konsep Pendulum Nusantara diterjemahkan Jokowi sebagai tol laut. Konsep pendulum nusantara adalah bagian dari Sistem Logistik Nasional (sislognas) dalam mendukung MP3EI.

Dasar pemikiran pendulum nusantara yang kemudian menjadi tol laut ini adalah terbangunnya skala ekonomi dalam pengangkutan laut yang selama ini masih tidak efisien. Jika barang diangkut dengan kapal antar pulau yang bobotnya 1000 ton, biayanya akan menjadi beberapa kali lipat lebih mahal, jika dibandingkan dengan diangkut kapal yang bobotnya 50 ribu DWT yang mampu mengangkut lebih dari 3000-4000 kontainer sekaligus.

Untuk pelayaran luar negeri, Indonesia juga masih mengandalkan kapal asing untuk angkutan barang jarak-jauh hingga ke Eropa. Guna melayari samudera untuk mengangkut barang dalam jumlah yang sangat besar, dibutuhkan kapal dengan bobot mati minimal 100 ribu DWT. Sedangkan kemampuan Indonesia, baru memproduksi dan memiliki kapal-kapal dengan bobot tak lebih dari 50 ribu DWT. Kapal berbobot 50 ribu DWT pun baru dalam tahap produksi leh PT PAL. Dengan demikian, kapal-kapal Indonesia belumlah hilirmudik mengangkut produk-produk nasional hingga jauh ke mancanegara. Kebanyakan ekspor dan impor Indonesia harus melalui kapal-kapal besar yang bersandar di Singapura yang mampu menerima kapal berbobot 100 ribu DWT sedangkanpelabuhan Indonesia masih belum mampu karena kebanyakan kurang dalam (Laksanawan dkk, 2014)

Melihat pentingnya tol laut untuk konektivitas sekaligus peningkatan perekonomian Indonesia. Pemerintah Jokowi-JK sangat serius dalam membangun konektivitas laut Indonesia. Secara kelembagaan Jokowi-JK membentuk Kementrian Koordinator kemaritiman yang di kepalai oleh Indroyono Soesilo. Kemenko Maritim dalam presentasinya di Kampus ITS mengatakan mempunyai target kerja sebagai berikut :

Sistem transportasi laut yang mampu menurunkan biaya logistik nasional dibawah 24,5% terhadap PDB; (i.e.: Container Padang-Jkt VS S’pore-Jkt)
Mampu menumbuhkan armada pelayaran nasional dari 10% menjadi 30%;
Mampu meremajakan kapal nasional; kapal tua dari 70% menjadi 50%;
Mampu mengurangi waktu pelayanan pelabuhan (dwelling time) pada Pelabuhan Utama dari 6-7 hari menjadi 3-4 hari,
Mampu meningkatkan pertumbuhan signifikan di luar pulau Jawa

Untuk menjawab target kerja tersebut, akan dilakukan sebagai berikut :

Revitalisasi dan penyediaan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama, l. melalui Public Service Obligation (PSO);
Pemberlakuan azas cabotage untuk angkutan laut dalam negeri secara penuh guna memperkuat kedaulatan maritim;
Pengembangan industri galangan perkapalan nasional agar lebih produktif, berdaya saing dan mampu mencukupi kebutuhan kapal nasional;
Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional sebagai Logistic Center di Kawasan Barat dan Timur Indonesia;
Pengembangan infrastruktur pelabuhan serta peningkatan efisiensi pelayanan pelabuhan;
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kemaritiman

Semua hal diatas sangat erat kaitannya dengan proyek pembangunan tol laut. Tol laut sangat besar manfaatnya bagi peningkatan perekonomian Indonesia khususnya dalam penurunan biaya logistik nasional. Untuk mengimplementasikan proyek tol laut dibutuhkan dana yang tidak sediki. Menurut Dedy S Priatna, proyek tol laut ditaksir mencapai 700 Triliunan. Anggara Proyek ini akan dimasukkan dalam APBN-P 2015 dan RPJMN 2015-2019.

Kebutuhan anggaran yang tidak sedikit ini, akhirnya memaksa Pemerintahan Jokowi-JK untuk menarik investor asing masuk. Jokowi bahkan sudah menawarkan proyek tol laut pada sejumlah negara seperti Cina dan Jepang. Menurut menteri Bapenas, Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut. Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan “hub”, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil. Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang.Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke . Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, “short sea shipping”, fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda.

Sebagai tindak lanjutpertemuan Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jin Ping disela-sela KTT APEC, banyak perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut yang ingin berinvestasi di Indonesia.Salah satunya adalah China Merchant Group. Dan menurut, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Franky Sibarani, Sudah membuat kesepakatan BUMN Tiongkok dan BUMN Indonesia, nilainya sekitar 2 miliar dolar AS dan diharapkan segera direalisasikan. Pemerintah juga akan memanfaatkan optimal keberadaan Asia Investment Infrastruktur Bank (www.tribunews.com)

Untuk menarik investor Jepang, Jokowi melakukan pertemuan dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan External Trade Organization (JETRO), Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 1.200 pengusaha utama Jepang dalam Business Forum, Hotel New Otani, Tokyo. Jokowi menjelaskan tol laut, nantinya akan memberikan sebuah transportasi yang murah bagi distribusi barang dari pulau ke pulau. Mulai dari baratÂ di Pulau Sumatera kemudian ke arah timur ke arah Papua di sini. Sekarang ini telah disederhanakan yang dulunya ngurus izin sampe 1.150 hari sekarang kira-kira 220-an hari, sebuah pemotongan yang sangat panjang menjadi sangat pendek sekali sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh investor-investor dalam mengurus perizinan.

Lantas bagaimana dengan prosentase pendanaan proyek tol laut dalam RPJMN 2015-2019?

Tol laut merupakan mega proyek raksasa yang membutuhkan dana yang sangat besar. Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan proyek tol laut dan segala prasarananya ini membutuhkan dana hingga 900 T. Adapun rincian alokasi dananya adalah sebagai berikut: APBN 498 Triliun, BUMN 238,2 Triliun dan Swasta sebesar 163,8 Triliun.

Sumber : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bapenas, 2015

Jika lebih didetailkan alokasi dana untuk perhubungan laut meliputi pembangunan 24 pelabuhan strategis, short she shipping, pengembangan pelabuhan, pembelian kapal dll dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Jadi Pemerintah disini punya andil yang sangat besar dalam pembiayaan proyek perhubungan laut. Terutama lewat APBN sebesar 498 Triliun dan BUMN 238,151 Triliun. Adapun swasta hanya mempunyai andil sebesar 163,8 Triliun. Pihak swasta pun baik asing maupun dalam negeri yang paling besar prosentasenya adalah di proyek pembangunan 24 pelabuhan 87 Triliun, fasilitas kargo umum , bulk dan pengembangan pelabuhan komersil masing-masing sebesar 20 T serta proyek pembelian kapal sebesar 26 T. Namun, jika melihat komposisinya, pembiayaan dari sektor swasta sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan dari BUMN dan APBN. Kecuali untuk proyek revitalisasi industri galangan kapal, pelabuhan kargo dan pengembangan pelabuhan komersil. Tentu hal ini bisa menjawab isu yang selama ini beredar bahwa proyek tol laut akan dikuasai oleh investasi negara asing adalah tidak benar. Bahwa pemerintah masih memprioritaskan kepentingan nasional dalam pembangunan infrastruktur Tol laut Indonesia.

Pembangunan proyek tol laut ini tentu akan membutuhkan dana yang besar dan waktu yang tidak sebentar sedangkan pemerintah Jokowi-JK menargetkan proyek ini selesai dalam waktu 5 tahun sesuai dengan yang tertera dalam RPJMN. Oleh karena proyek ini sangat strategis, maka sangat diperlukan pengawasan bersama dari semua pihak mulai dari pembuatan konsep, pendanaan, eksekusi dan laporan pertanggungjawaban.

Untuk proyek tol laut ini juga memerlukan kecerdasan dan kecermatan pemerintah didalam pengambilan kebijakan jangan sampai gegabah sehingga bisa merugikan kepentingan nasional. Meskipun disatu sisi selalu ada dilema dalam hal pendanaan, membuka kran investasi luar negeri juga terdapat konsekuensi yang nanti ditanggung dan jika tidak membuka kran investasi, geliat investasi dalam negeri juga masih kurang. Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat penting dalam kondisi ini agar tujuan mulia dari pembangunan proyek tol laut ini bisa terwujud. Dan sebagai bagian dari rakyat indonesia, kami berharap agar pemerintah dapat lebih transparan dalam mengimplementasikan pembangunan mega proyek tol laut ini dan kami juga menuntut ketegasan pemerintah untuk berpihak dalam pembangunan industri dalam negeri dan jangan sampai dengan adanya tol laut dapat menjadi pembuka jalan dominasi barang-barang impor di Indonesia.

Salam

Jalesveva Jayamahe, Di lautan kita Jaya.

Referensi :

Dokumen Visi Misi Jokowi-JK kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

http://www.antaranews.com/berita/486898/indonesia-tawarkan-investasi-24-pelabuhan-tol-laut

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/17/1449113/Timses.Jokowi.Jelaskan.soal.Tol.Laut

http://economy.okezone.com/read/2015/03/11/320/1117187/konsep-tol-laut-kuat-di-barat-lemah-di-timur

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/04/01/dua-investor-tiongkok-ingin-bangun-tol-laut

http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=8902

http://katadata.co.id/berita/2015/03/20/jokowi-tawarkan-proyek-infrastruktur-ke-cina-dan-jepang

http://www.fmeindonesia.org/mengawal-misi-pembangunan-tol-laut-hadiah-nawacita-jokowi-jk/